AS Kecam Penangkapan Para Pemimpin Myanmar
Militer menangkap Aung San Suu Kyi, presiden Myanmar, dan tokoh partai berkuasa
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengancam akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh lain dari partai berkuasa. Pada Senin (1/2) dini hari, mereka dilaporkan telah ditangkap militer dalam upaya yang diduga kudeta.
"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Burma telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma (Myanmar)," ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan dikutip laman Sputnik, Senin (1/2).
"Presiden Joe Biden telah diberi pengarahan oleh Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan," ujarnya melanjutkan.
Sebelumnya, media barat melaporkan bahwa Suu Kyi, presiden Win Myint, serta tokoh politik lain dari partai berkuasa Myanmar ditahan dalam penangkapan oleh militer. "Kami terus menegaskan dukungan kuat kami untuk lembaga-lembaga demokrasi Burma dan, dalam koordinasi dengan mitra regional kami, mendesak militer dan semua pihak lainnya untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk membebaskan mereka yang ditahan hari ini," ujar Psaki.
AS juga dengan keras menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu yang dilakukan Myanmar belum lama ini. "AS menentang segala upaya menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata Psaki.
Baca juga : Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap
Myanmar mengadakan pemilihan umum (Pemilu) pada November lalu dengan kemenangan dari partai Suu Kyi. Namun, militer menuding bahwa pemilu curang.
Di bawah konstitusi 2008, militer secara bertahap menyerahkan kekuasaan kepada lembaga-lembaga demokrasi. Itu mempertahankan hak istimewa termasuk kendali pasukan keamanan dan beberapa kementerian.
Komisi pemilu menolak tuduhan militer atas kecurangan suara. Pihaknya mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika